Dalam dunia kerja, sertifikasi adalah proses penting yang mengukur kemampuan dan kualifikasi seseorang dalam bidang tertentu. Ada dua lembaga yaitu: Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Meskipun keduanya berfungsi untuk memberikan sertifikasi, ada perbedaan yang signifikan dalam metode, yurisdiksi, dan lingkupnya. Kami akan menjelaskan perbedaan antara proses pengakuan Kemnaker dan BNSP di sini.
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah lembaga independen yang berfokus pada sertifikasi keahlian atau profesi tertentu. BNSP dan Kemnaker berbeda dalam beberapa hal berikut:
1. Otonomi dan Kemandirian: BNSP adalah badan independen yang beroperasi di luar pemerintahan dan memiliki lebih banyak otonomi dalam menentukan standar sertifikasi profesi. Organisasi ini didirikan untuk memastikan bahwa kompetensi profesi di Indonesia sesuai dengan standar internasional, dan oleh karena itu, BNSP memiliki kemampuan untuk mengembangkan standar khusus yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja.
2. Lingkup Sertifikasi BNSP memiliki kewenangan untuk mengeluarkan pengakuan dalam berbagai bidang, seperti sertifikasi keahlian, kompetensi, dan profesi. Tujuan dari sertifikasi ini adalah untuk mendorong pengakuan profesi dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
3. Proses Sertifikasi: Sertifikasi BNSP memerlukan pengembangan standar yang ketat, pengujian, dan penilaian kompetensi. Mereka bekerja sama dengan lembaga sertifikasi yang berfokus pada berbagai pekerjaan atau bidang. Pengakuan yang dikeluarkan oleh BNSP umumnya diakui dan dihormati di tempat kerja.
Baca juga: Sertifikasi Kompetensi Associate Data Scientist
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker): Pemerintah Indonesia mengatur ketenagakerjaan. Meskipun sertifikasi juga dilakukan oleh Kemnaker, ada beberapa perbedaan yang mencolok antara BNSP dan Kemnaker:
1. Regulasi Tenaga Kerja Kemnaker memainkan peran penting dalam pengaturan ketenagakerjaan, termasuk kebijakan perburuhan, upah minimum, dan perlindungan pekerja. Selain itu, mereka bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi aspek ketenagakerjaan, yang termasuk dalam lingkup tugas mereka.
2. Sertifikasi Bidang Ketenagakerjaan: Kemnaker memiliki otoritas untuk menyelenggarakan sertifikasi tenaga kerja tertentu, seperti sertifikasi untuk operator mesin industri, teknisi, atau pekerja yang bekerja dalam bidang tertentu. Sertifikasi ini biasanya berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja serta kompetensi khusus yang diperlukan dalam industri tertentu.
3. Hubungan dengan Perusahaan dan Industri Kemnaker sering dikaitkan dengan permintaan industri dan perusahaan Indonesia. Memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan industri adalah tujuan utama mereka.
Meskipun keduanya terlibat dalam sertifikasi, BNSP dan Kemnaker berbeda dalam hal otonomi, lingkup sertifikasi, dan fokus. BNSP memiliki lebih banyak otonomi dan berkonsentrasi pada pengakuan profesi dan keahlian, sementara Kemnaker lebih terlibat dengan peraturan ketenagakerjaan dan sertifikasi. Saat memikirkan proses sertifikasi dan bagaimana hal itu memengaruhi karir dan kebutuhan tenaga kerja di Indonesia, penting untuk memahami perbedaan ini.