Category: Industri

Sertifikasi Kompetensi

SERTIFIKASI KOMPETENSI BNSP

Sertifikasi Kompetensi ~ Dalam beberapa negara, ada kewajiban bagi sebagian orang untuk memiliki sertifikat kompetensi dalam bidang tertentu. Biasanya, kewajiban ini berlaku untuk pekerjaan yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, atau keamanan, atau untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Sebagai contoh, di Indonesia, beberapa pekerjaan yang wajib memiliki sertifikat kompetensi antara lain:

  • Pekerjaan yang berkaitan dengan keselamatan: Banyak pekerjaan yang berkaitan dengan keselamatan yang memerlukan sertifikat kompetensi. Sebagai contoh, petugas keamanan, Petugas P3K, operator alat berat, dan petugas kebakaran.
  • Pekerjaan yang berkaitan dengan kesehatan: Beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan kesehatan juga memerlukan sertifikat kompetensi, seperti perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya.
  • Pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan publik: Beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan publik, seperti petugas kereta api, petugas penerbangan, dan petugas pelabuhan juga memerlukan sertifikat kompetensi.
  • Selain itu, kewajiban sertifikasi kompetensi juga dapat diberlakukan untuk profesi yang berkaitan dengan teknologi informasi, keuangan, dan lain-lain. Misalnya, seorang ahli teknologi informasi harus memiliki sertifikat kompetensi tertentu untuk dapat bekerja di bidang tersebut, sementara seorang akuntan harus memiliki sertifikat profesi yang terakreditasi untuk dapat memberikan jasa akuntansi kepada masyarakat.

Kewajiban sertifikasi kompetensi sangat penting untuk menjamin bahwa individu yang bekerja di bidang tertentu memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan aman. Selain itu, sertifikasi kompetensi juga dapat memberikan pengakuan profesional bagi individu yang telah berhasil memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut.
Kebijakan pemerintah dapat memainkan peran penting dalam menentukan cara sertifikasi kompetensi di suatu negara, seperti Kebijakan persyaratan sertifikasi kompetensi, Pemerintah dapat menetapkan bahwa sertifikasi kompetensi diwajibkan untuk bekerja di suatu bidang atau profesi tertentu.

Seperti halnya baru-baru ini pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia, mengeluarkan kebijakan tentang persyaratan wajib tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis.

Pencemeran Udara

PENANGGUNGJAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA (PPPU)

Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) – Industri selalu dikaitkan dengan sumber pencemaran, karena industri merupakan kegiatan yang sangat terlihat melalui pelepasan ke lingkungan alam berbagai senyawa kimia yang terkait dengan organisme hidup. Untuk itu perlu dilakukan pemantauan parameter emisi dan kualitas udara ambien. Parameter kualitas udara yang dipantau biasanya hampir sama seperti SOx, CO, NO2 dan partikel padat.

Pemerintah telah menerbitkan UU No. 23 tahun 1997 tentang prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan yang telah dan akan diundangkan akan didasarkan pada undang-undang ini. Salah satu peraturan yang juga akan diterbitkan adalah Standar Kualitas Udara dan Lingkungan. Peraturan ini akan memberikan insentif kepada pengelola industri untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan industri dengan menerapkan berbagai perangkat dan sistem pengendalian pencemaran udara yang sesuai agar lingkungan atmosfer tetap memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Kebutuhan akan tenaga kerja yang mampu menjalankan fungsinya di bidang pengendalian kualitas udara merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi, agar setiap kegiatan dapat memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Program sertifikasi penanggung jawab pengendalian pencemaran udara pada Lembaga Sertifikasi Profesi Lingkungan Hidup Nusantara (LSP-LHN) ini disusun untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga-tenaga yang berkompeten di bidang pengendalian pencemaran udara tersebut. Program ini bertujuan untuk mengembangkan, memelihara, dan memastikan bahwa penanggung jawab pengendalian pencemaran udara memiliki keterampilan untuk memenuhi persyaratan nasional berdasarkan Standar Kompetensi Profesi Nasional Indonesia (SKKNI) berdasarkan Kepmenaker No.187 Tahun 2016.

 

Tujuan Pelatihan Penangungjawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU)

  • Memastikan kompetensi peserta yang melaksanakan tugasnya di bidang pengendalian pencemaran udara memenuhi standar yang ditetapkan oleh SKKNI, sehingga kualitas hasil pengendalian dapat diperhatikan.
  • Memenuhi ketersediaan tenaga kerja terampil di bidang pengendalian pencemaran udara
  • Memberikan pemahaman tentang prosedur kerja dan sikap yang baik dalam pekerjaan pengendalian pencemaran udara

Materi Pelatihan Penangungjawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU)

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
  2. Gambaran dan pengantar pemantauan pencemaran kualitas udara.
    Peraturan dan Undang-undang yang mendorong pengembangan program pemantauan kualitas udara
  3. Metode pengambilan sampel gas Emisi dan udara Ambien
    Langkah-langkah Pengembangkan program indeks kualitas udara di Indonesia
  4. Pemahaman unit-unit kompetensi PPPU:
  • Mengidentifikasi sumber pencemar udara dari emisi
  • Menentukan karakteristik sumber pencemar udara dari emisi
  • Menilai tingkat pencemaran udara dari emisi
  • Melaksanakan pengendalian pencemaran udara dari emisi
  • Menentukan peralatan pengendalian pencemaran udara dari emisi
  • Mengoperasikan alat pengendali pencemaran udara dari emisi
  • Menyusun rencana pemantauan pencemaran udara dari emisi
  • Melaksanakan pemantauan pencemaran udara dari emisi
  • Mengidentifikasi bahaya dalam pengendalian pencemaran udara dari emisi
  • Melakukan tindakan K3 terhadap bahaya dalam pengendalian pencemaran udara dari emisi

Persyaratan Peserta Pelatihan Penangungjawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU)

1.Persyaratan pendidikan

  • S-1 (Strata-Satu) rumpun ilmu lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengendalian pencemaran udara; atau
  • S-1 (Strata-Satu) selain rumpun ilmu lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengendalian pencemaran udara; atau
  • D-3 (Diploma-Tiga) rumpun ilmu lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Pengendalian Pencemaran Udara; atau
  • D-3 (Diploma-Tiga) selain rumpun ilmu lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 4 (empat) tahun di bidang Pengendalian Pencemaran Udara; atau
  • Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan pengalaman kerja paling sedikit 6 (enam) tahun di bidang Pengendalian Pencemaran Udara; dan
  • Telah mengikuti pelatihan berbasis Kompetensi di bidang pengendalian pencemaran udara atau telah memilki Sertifikat Profesi dalam jabatan Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara.

2.Persyaratan lain:

  • Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan usaha dan/atau kegiatan, atau memiliki surat keterangan pernah mengerjakan pekerjaan Pengendalian Pencemaran Udara dari emisi di industri, instansi terkait atau perusahaan; dan Mampu menyampaikan pemikirannya dengan baik secara lisan dan tulisan.

Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit

MANAJEMEN OPERASI & PEMELIHARAAN PEMBANGKIT

Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit ~ Manajemen Operasi dan pembangkitan adalah Pemahaman proses operasi sistem pembangkit dan sistem penyaluran secara rasional dan ekonomis dengan memperhatikan mutu dan keandalan. Perawatan Pembangkitan yang dilakukan secara efektif dapat menjadikan perusahaan terdepan dalam bidang pembangkitan

Semua proses bisnis harus dilakukan secara sistematis dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan daya saing. Strategi manajemen pembangkitan yang sukses berpotensi menjadikan perusahaan sebagai pemimpin pasar di industri pembangkitan. Dalam rangka penggunaan tenaga listrik untuk mencapai kegunaan dan hasil yang maksimal, pemahaman tentang proses manajemen operasional sistem pembangkit dan sistem distribusi harus dilakukan secara rasional dan ekonomis dengan tetap memperhatikan kualitas dan keandalan.


Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mempersiapkan sumber daya manusia untuk mengelola sistem pembangkit listrik. Aspek rekayasa sistem pembangkit listrik juga harus lebih dipahami dan dipahami. Tujuan akhirnya, diharapkan program pelatihan ini akan memungkinkan pembangkit listrik yang tepat. sehingga menghasilkan pasokan energi listrik yang ramah lingkungan dan andal.

Setelah mengikuti pelatihan Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit ini peserta akan dapat :

  1. Merencanakan dan mengoperasikan unit pembangkit
  2. Merencanakan dan mengevaluasi keandalan operasi serta faktor-faktor operasi lainnya
  3. Mengeluarkan rekomendasi untuk perbaikannya agar faktor ketersediaan (EAF) dapat optimal
  4. Melakukan first line maintenance
  5. Melakukan optimasi dan evaluasi kinerja operasi
  6. Merencanakan dan mengelola bahan bakar serta mengevaluasi ketersediaan bahan bakar sesuai kebutuhan
  7. Merencanakan dan mengevaluasi transaksi jual beli sesuai parameter dalam perjanjian jual beli tenaga listrik
  8. Melakukan komunikasi dan pelaporan

 

Apa saja yang di pelajari pada pelatihan Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit ini?

  1. Dasar-dasar Manajemen Operasi
  2. Ruang Lingkup Program Operasi Sistem Pembangkit
  3. Perencanaan Pemeliharaan
  • Aspek-aspek Terpadu
  • Pemeliharaan Periodik
  1. Prosedur Pemeliharaan Pembangkit
  2. Perencanaan Operasi
  3. Manajemen Efisiensi
  4. Indek Kinerja Pembangkit
  • Definisi Indek Kinerja Pembangkit
  • Durasi Outage dan Derating
  • Formula Indek Kinerja Pembangkit
  1. Case Studies and Discuss

 

Pelatihan Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit ini sangat cocok di ikuti oleh para Supervisor, Tecnician, Engineer maupun Operator yang bekerja di bidang ketenagalistrikan di industri untuk menangani masalah operasi, engineering, instalasi dan pemeliharaan Pembangkit Listrik.

 

Life Cycle Assessment

KEAHLIAN PENGHITUNGAN LIFE CYCLE ASSESSMENT

Life Cycle Assessment (LCA) -Kepedulian pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, telah menyebabkan organisasi atau perusahaan lebih memperhatikan potensi dampak lingkungan yang ada akibat aktivitas, produk dan jasa yang mereka miliki. Kinerja perusahaan dalam bidang lingkungan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pihak internal dan eksternal yang berkepentingan terhadap perusahaan. Untuk mencapai kinerja yang baik dalam bidang lingkungan diperlukan sebuah komitmen organisasi terhadap pendekatan yang sistimatik dan perbaikan yang terus menerus terhadap sistem manajemen lingkungan yang dimilikinya.

Pada tahun 2018 lalu, Sekretariat PROPER Ditjen PPKL KLHK telah menambahkan kriteria baru dalam penilaian PROPER. Kriteria baru tersebut adalah Penilaian Daur Hidup atau yang lebih dikenal dengan istilah Life Cycle Assesment (LCA). Penambahan kriteria ini diberlakukan setelah revisi Peraturan Menteri LH Nomor 3 Tahun 2014 tentang PROPER terbit. Salah satu kriteria penilaian yang dikembangkan oleh KLHK untuk aspek lebih dari ketaatan yaitu penerapan Penilaian Daur Hidup (LCA). Penerapan penilaian daur hidup (LCA) ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menghitung keberlanjutan penggunaan sumber daya alam, pembuangan pada lingkungan, serta mengevaluasi dan menerapkan kemungkinan perbaikan lingkungan.

Penilaian Daur Hidup Life Cycle Assessement (LCA) mengikuti kerangka perspektif SNI ISO 14040:2016 tentang Manajemen Lingkungan-Penilaian Daur Hidup-Prinsip dan Kerangka Kerja SNI ISO 14044: 2016 tentang Manajemen Lingkungan – Penilaian Daur Hidup – Persyaratan dan Panduan. Salah satu aspek Penilaian Daur Hidup dalam PROPER yaitu (1) perusahaan dapat menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan LCA; (2) perusahaan mempunyai personal yang memiliki kompetensi dan sertifikasi.

Life Cycle Assessment (LCA) dapat digunakan untuk membantu strategi bisnis perusahaan dalam membuat keputusan terkait peningkatan kualitas produk dan proses serta untuk mempelajari aspek lingkungan dari produk. Panduan dan prosedur dari Life Cycle Assessment (LCA) serta penerapannya merupakan bagian dari ISO 14040:2006 dan ISO 14044:2006 (yang diadop oleh BSN menjadi SNI ISO 14040:2016 dan SNI ISO 14044:2017). Training ini merupakan program dalam rangka pengenalan Life Cycle Assessment (introduction to Life Cycle Assessment) dan penerapannya dalam suatu studi kasus.

Fenomena dimana banyak perusahaan saat ini sudah memiliki komitmen untuk peningkatan kinerja dibidang lingkungan hidup dengan pendekatan sistem dan proses yang terstruktur, tentu menunjukkan suatu keadaan yang lebih baik. Artinya perusahaan memiliki kesadaran terhadap Perlindungan Lingkungan serta upaya meminimalisir limbah, optimalisasi penggunaan sumber yang ada di alam serta membantu mengatasi isu-isu lingkungan global. Dengan menggunakan ISO, maka akan mengurangi timbulnya perbedaan biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan karena perbedaan letak geografi.

Tujuan Pelatihan Life Cycle Asessment

Kegiatan pelatihan LCA ini dimaksudkan untuk memberikan bekal dan kecakapan kepada peserta dalam hal:

  • Meningkatkan persepsi terhadap bahaya kerusakan lingkungan hidup
  • Memahami standar yang terkait LCA dan laporan teknis telah diterbitkan dalam Organisasi Internasional
  • Menerapkan LCA dalam pengembangan strategis, pengembangan dan pemasaran produk.
  • Menerapkan metodologi LCA yang telah dikembangkan secara ekstensif selama dekade terakhir ini

Outle Materi Pelatihan Life Cycle Asessment

  • Pengetahuan Dasar Terhadap Penilaian Daur Hidup (LCA)
  • Batasan, Tujuan Penilaian, dan Ruang Lingkup Penilaian Daur Hidup (LCA)
  • Inventori Penilaian Daur Hidup
  • Penilaian Daur Hidup Menggunakan Piranti Lunak
  • Penilaian Daur Hidup Menggunakan Piranti Lunak
  • Interpretasi Hasil Penilaian Daur Hidup
  • Perencanaan Suatu Program yang Sesuai dengan Hasil Penilaian Daur Hidup (LCA)
  • Evaluasi dan Perbaikan Program Lingkungan
  • Pembuatan Laporan Penilaian Daur Hidup

Peserta Pelatihan Life Cycle Asessment

PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI
S2 rumpun ilmu sains atau teknik dengan pengalaman kerja 2 tahun pada sektor yang sama,
atauS2 selain rumpun ilmu sains atau teknik dengan pengalaman kerja 3 tahun pada sektor yang sama,atauS1 rumpun ilmu sains atau teknik dengan pengalaman kerja 5 tahun pada sektor yang sama,atauS1 selain ilmu sains atau teknik dengan pengalaman kerja 7 tahun pada sektor yang sama,atauD3 rumpun ilmu sains atau teknik dengan pengalaman 5 tahun pada sektor yang sama,atau SMK dan sederajatnya dengan pengalaman 10 tahun pada sektor yang sama,
dan Memiliki sertifikat pelatihan sesuai dengan peraturan Dirjend P.14 tahun 2018 tentang materi pelatihan Penilaian Daur Hidup untuk Proper.

PEMOHON MENGISI FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKASI YANG DILENGKAPI DENGAN BUKTI:
1. Copy Identitas (KTP)
2. Pas Foto 3×4 background merah sebanyak 2 lembar
3. Bukti yang mendukung (Fortofolio):
a. Copy ijazah terakhir
b. Copy sertifikat pelatihan
c. Daftar riwayat hidup
d. Jobsdesk
e. Surat keterangan kerja
f. Laporan kerja

Data Mining

PELATIHAN DATA MINING

Pelatihan Data Mining – Tools penting untuk profesional manajemen informasi yang dikenal sebagai Data Mining. Penambangan data adalah proses mengekstraksi pola dari kumpulan data besar dengan menghubungkan metode dari statistik dan kecerdasan buatan dengan manajemen database. Meskipun bidang ilmu komputer yang relatif muda dan interdisipliner, penambangan data melibatkan analisis massa besar data dan konversinya menjadi informasi yang berguna.

Pelatihan Data Mining ini akan membahas keterlibatannya dalam proses Knowledge Discovery in Database 9 langkah, data mana yang dapat ditambang dan digunakan untuk meningkatkan bisnis, pola data yang dapat divisualisasikan untuk memahami data dengan lebih baik, proses, tools dan masa depan data mining dengan standar modern.

Lalu akan dibicarakan juga tentang semakin pentingnya mentransformasi data digital yang belum pernah terjadi sebelumnya menjadi bentuk business intelligence yang memberi pengguna keuntungan informasi.

Tujuan Pelatihan Data Mining

  • Memahami data mining dengan baik, keuntungan dan kerugiannya.
  • Memiliki kesadaran terbaik betapa pentingnya memvisualisasikan data.
  • Mengetahui kegunaan data mining pada bisnis dan industri yang berbeda-beda.
  • Memiliki kemampuan untuk menerapkan proses data mining pada bisnis anda.

Materi Pelatihan Data Mining

1. Introduction to Knowledge Discovery in Databases
• Introduction and Objectives
• Definition of Knowledge Discovery in Databases
• Techniques in Knowledge Discovery in Databases
• Process in Knowledge Discovery in Databases

2. Introduction to Data Mining
• Introduction and Objectives
• Definition of Data Mining
• Styles of Learning
• Advantages in Data Mining
• Disadvantages in Data Mining
• Data
• Information and Knowledge
• Data Warehouses
• Decision Tree Learning

3. Minable Data
• Introduction and Objectives
• Types of Data Studied in Data Mining
• Minable Information

4. Visualizing Data Patterns
• Introduction and Objectives
• Introduction to Visualizing Data Patterns
• Orienteering
• Why Visualize?
• Trusting a Model
• Understanding a Model

5. Data Mining Process
• Introduction and Objectives
• What Can Data Mining Do?
• Types of Data Sets
• Data Mining Process
• Process Flow
• Conclusion

6. Data Mining Tools
• Introduction and Objectives
• Introduction to Tools
• Data Mining Tools
• Data Mining Techniques

7. Usefulness and Future of Data Mining
• Introduction and Objectives
• Usefulness of Data Mining
• Basket Analysis
• Sales Forecasting
• Database Marketing
• Merchandise Planning
• Card Marketing
• Call Detail Record Analysis
• Customer Loyalty
• Marketing Segmentation
• Product Production
• Warranties
• Future of Data Mining

Pelatihan Data Mining ini sangat cocok diikuti oleh para Manajer Teknologi Informasi yang mencari cara untuk meningkatkan manajemen data dan teknik analisi, serta analis data yang menyelidiki proses dan tools dari Data Mining yang berhasil.

Workshop Ketenagakerjaan di Industri Migas

WORKSHOP KETENAGAKERJAAN DI INDUSTRI MIGAS

Workshop Ketenagakerjaan di Industri Migas – Dalam pertimbangan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Hubungan hukum yang terjalin antara pengusaha dan pekerja atau dikenal dengan istilah hubungan industrial, dalam praktiknya tidak selalu berjalan mulus, apalagi dalam industri migas yang sangat kompleks disertai kebijakan yang dinamis dan banyak pekerja outsourcing dengan hubungan hukum kontrak/PKWT. Seluruh perusahaan migas untuk melaksanakan ketentuan mengenai outsourcing, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 17 Januari 2012.

Ketentuan lain tercantum dalam Permenaker No. 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain serta Permenaker No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja.

Melalui workshop ini peserta akan diberikan pemahaman tentang aspek-aspek ketenagakerjaan dan pengetahuan praktis akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta korelasinya dengan masalah ketenagakerjaan yang timbul. Pembahasan akan kasus-kasus yang berkaitan dengan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja, PKB, Outsosurce dan PHK serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi pengetahuan sekaligus pengalaman yang harus dimiliki bagi setiap insan SDM dan yang berkecimpung di Hubungan Industrial. Dengan demikian, setiap permasalahan ketenagakerjaan yang ditemui akan mudah dipahami sehingga dapat diselesaikan secara cepat dan tepat sesuai dengan peraturan yang normative di Indonesia.

Workshop Ketenagakerjaan di Industri Migas akan membahas:

  1. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial
  2. Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Sektor Migas
  3. Kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan dalam Sektor Migas
  4. Status Hubungan Kerja di Perusahaan Migas
  5. PKWT & PKWTT Sektor Migas (Hak dan Kewajiban serta hal Lain yang perlu diperhatikan)
  6. Perjanjian Kerja Terkait Keberadaan Kontraktor Kerjasama (KKKS) Migas
  7. Sistem Outsourcing dan Kontrak Kerja di Perusahaan Migas
  8. Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
  9. Ketentuan Waktu Kerja & Waktu Istirahat Industri Tambang
  10. Ketentuan Pengupahan
  11. Perselisihan Hubungan Industrial
  12. Penyelesaian konflik & Perselisihan Hubungan Industrial (Secara Judikasi & Adjudikasi)
  13. Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
  • Dasar Hukum
  • PHK yang dilarang
  • Alasan PHK
  • Prosedur & Mekanisme PHK
  • PHK yang tidak perlu penetapan dari PHI
  • Skorsing
  • Kompensasi akibat PHK
  • PHK karena usia pensiun

 

Peserta Workshop Ketenagakerjaan di Industri Migas

Workshop ini sesuai untuk diikuti oleh Kepala/ Manager HRD, Kepala Bagian Hukum (Legal) Perusahaan, Kepala Bagian Personalia Perusahaan, Kepala Hubungan Industri Perusahaan, Serikat Pekerja, Bagian terkait di Perusahaan atau siapa saja yang berminat memperdalam pengetahuan mengenai hukum ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Instruktur Workshop Ketenagakerjaan di Industri Migas

  • Ade Sudjana, SH (Praktisi legal Migas)
  • Suharyana, SKM., M.Kes dan Tim (disnaker)

 

PROFESI AHLI HIGIENE MADYA (HIMA)

Higiene industri adalah ilmu dan seni dalam mempelajari dan menerapkan antisipasi, rekognisi, evaluasi dan pengendalian terhadap timbulnya risiko kerja dalam kegiatan industri, yang diakibatkan karena timbulnya bahaya yang berasal dalam proses produksi. Sehingga tenaga profesional di bidang higiene industri sangat diperlukan dan mendesak kebutuhannya, seiring dengan tumbuhnya industri yang disertai dengan penerapan teknologi yang menuntut pengendalian lingkungan kerja yang memadai.
Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib melaksanakan upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk melindungi keselamatan tenaga kerja dan sarana produksi. Untuk itu diperlukan tenaga-tenaga K3 yang profesional dan kompeten dalam mengembangkan, mengkoordinir, memfasilitasi dan melaksanakan program-program K3 dalam perusahaan.
Sehubungan dengan kebutuhan tersebut, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memberikan wewenang kepada LSP HIGIENE INDUSTRI untuk mensertifikasi bagi mereka tenaga-tenaga K3.

Adapun daftar Unit Kompetensi yang diujikan adalah :

untuk kelancaran dalam proses asessment peserta diharapkan membawa persyaratan sebagai berikut :

1.Pendidikan S1 dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun dibidangnya
2.Pendidikan D3 dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun dibidangnya
3.Pendidikan SLTA/SMA sederajat dengan pengalaman kerja minimal 10 tahun dibidangnya
4.Membawa fotocopy ijazah terakhir
5.Membawa fotocopy identitas diri KTP/Passport
6.Surat rekomendasi dari perusahaan/pimpinan
7.Surat keterangan pengalaman kerja/CV/portofolio
8.Membawa pas foto ukuran 3×4 dan 4×6 berwarna (formal dan rapi)

 

E-procurement: Aplikasi Dan Implementasi pengadaan barang/jasa

DESKRIPSI TRAINING E-PROCUREMENT
e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum, pra-kualifikasi dan sourcing secara elektronik dengan menggunakan modul berbasis website. Read More

STRUKTUR DAN SKALA UPAH

Pemerintah sudah memberlakukan peraturan perundangan mengenai struktur dan skala upah yang dituangkan dalam Permenaker No.1 tahun 2017. Pada sebelumnya telah dikeluarkan PP no 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Kedua peraturan perundangan tersebut mengatur hal yang berkaitan dengan upah seluruh tenaga kerja yang bekerja di wilayah Indonesia. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa struktur dan skala upah wajib dimiliki oleh seluruh perusahaan yang berada di wilayah Republik untuk kemudian diinformasikan kepada seluruh karyawannya. Melalui pelatihan ini peserta diharapkan:
1.Memahamai sistem pengupahan berdasarkan Permenakertrans No.1 tahun 2017
2.Menganalisa, mengevaluasi dan menyimpulkan kelayakan Struktur Upah Perusahaan
3.Memperbaikan Struktur dan skala upah yang ada diperusahaan:
4.Menyusun Struktur & Skala

Pelatihan selama dua hari ini akan dibahas mengenai :
1. Konsep Dasar Struktur dan Skala Upah
2. Perbedaan Permenakertrans No.1 Tahun 2017 dengan PP no 78 Tahun 2015
3. Kebijakan Pengupahan dalam perusahaan
4. Struktur dan Skala Upah dalam Permenakertrans No.1 2017
a)Definisi Struktur dan Skala Upah
b)Penyusunan Struktur dan Skala Upah
c)Penyusunan usulan Struktur & Skala Upah
d)Pemberitahuan Struktur dan Skala Upah
e)Peninjauan Struktur dan Skala Upah
f)Risiko Jika tidak menyusun Struktur dan Skala Upah
g)Batas Akhir penyusunan & penerapan struktur dan skala upah
5.Perbaikan struktur dan skala upah yang ada dalam perusahaan
6.Metode penyusunan struktur dan skala upah sesuai dengan Permenakertrans No.1 tahun 2017
7.Studi Kasus

Pelatihan ini sangat dianjurkan bagi Direktur, Eksekutif Perusahaan, Praktisi HRD, HR Professional, Praktisi & Pemerhati SDM / HRD, C & B Manager, C & B Officer, Divisi Penggajian & Kesejahteraan, Serikat Pekerja & Serikat Buruh dan para praktisi Manajemen yang ingin mendalami system pengupahan secara komprehensif.

WELDING INSPECTION AND QUALITY CONTROL

Kebutuhan akan ketersediaan tenaga kerja yang mempunyai skill di bidang welding tentulah sangat signifikan jumlahnya. Sering dijumpai aktifitas welding yang tentunya mempunyai standart dan spesifikasi teknis yang sangat ketat yang mengacu pada standart internasional. Untuk itulah dibutuhkan tenaga pengawas (welding inspector) untuk menjamin mutu/quality yang dipersyaratkan oleh standart internasional yang dipersyaratkan. Para personel yang akan melakukan pengawasan quality pun harus mempunyai kualifikasi yang tentunya yang diakui oleh standart intenasional.
Materi yang disiapkan pada training ini difokuskan pada:
1. Inspeksi Las
2. Pengenalan Standart
3. Gambar teknik
4. Teknik Uji Tanpa Rusak (Nondestructive Testing )
5. Pengujian Sifat Mekanis
6. Kualifikasi Prosedur Las
7. Desain Las
8. Ilmu Bahan Logam dan Metalurgy Las
9. Teknologi Las
10 Teknik Reporting (documentasi)

sebagai standart practice bagi para personel yang akan berkecimpung di bidang welding inspeksi sebagai knowlage untuk aplikasi dilapangan dan juga sebagai persiapan untuk mengikuti training welding inspector dengan kualifikasi nasional maupun internasional.