Category: HSE

Sertifikasi Kompetensi

SERTIFIKASI KOMPETENSI BNSP

Sertifikasi Kompetensi ~ Dalam beberapa negara, ada kewajiban bagi sebagian orang untuk memiliki sertifikat kompetensi dalam bidang tertentu. Biasanya, kewajiban ini berlaku untuk pekerjaan yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, atau keamanan, atau untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Sebagai contoh, di Indonesia, beberapa pekerjaan yang wajib memiliki sertifikat kompetensi antara lain:

  • Pekerjaan yang berkaitan dengan keselamatan: Banyak pekerjaan yang berkaitan dengan keselamatan yang memerlukan sertifikat kompetensi. Sebagai contoh, petugas keamanan, Petugas P3K, operator alat berat, dan petugas kebakaran.
  • Pekerjaan yang berkaitan dengan kesehatan: Beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan kesehatan juga memerlukan sertifikat kompetensi, seperti perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya.
  • Pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan publik: Beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan publik, seperti petugas kereta api, petugas penerbangan, dan petugas pelabuhan juga memerlukan sertifikat kompetensi.
  • Selain itu, kewajiban sertifikasi kompetensi juga dapat diberlakukan untuk profesi yang berkaitan dengan teknologi informasi, keuangan, dan lain-lain. Misalnya, seorang ahli teknologi informasi harus memiliki sertifikat kompetensi tertentu untuk dapat bekerja di bidang tersebut, sementara seorang akuntan harus memiliki sertifikat profesi yang terakreditasi untuk dapat memberikan jasa akuntansi kepada masyarakat.

Kewajiban sertifikasi kompetensi sangat penting untuk menjamin bahwa individu yang bekerja di bidang tertentu memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan aman. Selain itu, sertifikasi kompetensi juga dapat memberikan pengakuan profesional bagi individu yang telah berhasil memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut.
Kebijakan pemerintah dapat memainkan peran penting dalam menentukan cara sertifikasi kompetensi di suatu negara, seperti Kebijakan persyaratan sertifikasi kompetensi, Pemerintah dapat menetapkan bahwa sertifikasi kompetensi diwajibkan untuk bekerja di suatu bidang atau profesi tertentu.

Seperti halnya baru-baru ini pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia, mengeluarkan kebijakan tentang persyaratan wajib tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis.

Pencemeran Udara

PENANGGUNGJAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA (PPPU)

Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) – Industri selalu dikaitkan dengan sumber pencemaran, karena industri merupakan kegiatan yang sangat terlihat melalui pelepasan ke lingkungan alam berbagai senyawa kimia yang terkait dengan organisme hidup. Untuk itu perlu dilakukan pemantauan parameter emisi dan kualitas udara ambien. Parameter kualitas udara yang dipantau biasanya hampir sama seperti SOx, CO, NO2 dan partikel padat.

Pemerintah telah menerbitkan UU No. 23 tahun 1997 tentang prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan yang telah dan akan diundangkan akan didasarkan pada undang-undang ini. Salah satu peraturan yang juga akan diterbitkan adalah Standar Kualitas Udara dan Lingkungan. Peraturan ini akan memberikan insentif kepada pengelola industri untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan industri dengan menerapkan berbagai perangkat dan sistem pengendalian pencemaran udara yang sesuai agar lingkungan atmosfer tetap memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Kebutuhan akan tenaga kerja yang mampu menjalankan fungsinya di bidang pengendalian kualitas udara merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi, agar setiap kegiatan dapat memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Program sertifikasi penanggung jawab pengendalian pencemaran udara pada Lembaga Sertifikasi Profesi Lingkungan Hidup Nusantara (LSP-LHN) ini disusun untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga-tenaga yang berkompeten di bidang pengendalian pencemaran udara tersebut. Program ini bertujuan untuk mengembangkan, memelihara, dan memastikan bahwa penanggung jawab pengendalian pencemaran udara memiliki keterampilan untuk memenuhi persyaratan nasional berdasarkan Standar Kompetensi Profesi Nasional Indonesia (SKKNI) berdasarkan Kepmenaker No.187 Tahun 2016.

 

Tujuan Pelatihan Penangungjawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU)

  • Memastikan kompetensi peserta yang melaksanakan tugasnya di bidang pengendalian pencemaran udara memenuhi standar yang ditetapkan oleh SKKNI, sehingga kualitas hasil pengendalian dapat diperhatikan.
  • Memenuhi ketersediaan tenaga kerja terampil di bidang pengendalian pencemaran udara
  • Memberikan pemahaman tentang prosedur kerja dan sikap yang baik dalam pekerjaan pengendalian pencemaran udara

Materi Pelatihan Penangungjawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU)

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
  2. Gambaran dan pengantar pemantauan pencemaran kualitas udara.
    Peraturan dan Undang-undang yang mendorong pengembangan program pemantauan kualitas udara
  3. Metode pengambilan sampel gas Emisi dan udara Ambien
    Langkah-langkah Pengembangkan program indeks kualitas udara di Indonesia
  4. Pemahaman unit-unit kompetensi PPPU:
  • Mengidentifikasi sumber pencemar udara dari emisi
  • Menentukan karakteristik sumber pencemar udara dari emisi
  • Menilai tingkat pencemaran udara dari emisi
  • Melaksanakan pengendalian pencemaran udara dari emisi
  • Menentukan peralatan pengendalian pencemaran udara dari emisi
  • Mengoperasikan alat pengendali pencemaran udara dari emisi
  • Menyusun rencana pemantauan pencemaran udara dari emisi
  • Melaksanakan pemantauan pencemaran udara dari emisi
  • Mengidentifikasi bahaya dalam pengendalian pencemaran udara dari emisi
  • Melakukan tindakan K3 terhadap bahaya dalam pengendalian pencemaran udara dari emisi

Persyaratan Peserta Pelatihan Penangungjawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU)

1.Persyaratan pendidikan

  • S-1 (Strata-Satu) rumpun ilmu lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengendalian pencemaran udara; atau
  • S-1 (Strata-Satu) selain rumpun ilmu lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengendalian pencemaran udara; atau
  • D-3 (Diploma-Tiga) rumpun ilmu lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Pengendalian Pencemaran Udara; atau
  • D-3 (Diploma-Tiga) selain rumpun ilmu lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 4 (empat) tahun di bidang Pengendalian Pencemaran Udara; atau
  • Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan pengalaman kerja paling sedikit 6 (enam) tahun di bidang Pengendalian Pencemaran Udara; dan
  • Telah mengikuti pelatihan berbasis Kompetensi di bidang pengendalian pencemaran udara atau telah memilki Sertifikat Profesi dalam jabatan Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara.

2.Persyaratan lain:

  • Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan usaha dan/atau kegiatan, atau memiliki surat keterangan pernah mengerjakan pekerjaan Pengendalian Pencemaran Udara dari emisi di industri, instansi terkait atau perusahaan; dan Mampu menyampaikan pemikirannya dengan baik secara lisan dan tulisan.

Penanggungjawab Operasional Pengolahan Air Limbah

PENANGGUNGJAWAB OPERASIONAL PENGOLAHAN AIR LIMBAH

PENANGGUNGJAWAB OPERASIONAL PENGOLAHAN AIR LIMBAH – Setiap perusahaan industri yang menghasilkan limbah wajib memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Air limbah yang berasal dari air limbah industri diolah di waste water treatment plan (WWTP) dan air limbah domestik diolah di sewage treatment plant (STP). Output dari IPAL harus memenuhi standar baku mutu limbah cair yang diatur dalam UU no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Unit pengolahan air limbah secara teknis dan operasional memiliki sistem produksi yang kompleks dan rumit karena malibatkan karakteristik input yang fluktuatif secara kualitas maupun kuantitas. Kemudian adanya keterbatasan proses karena peralatan dan rentang fleksibilitas unit. Yang terakhir yakni adanya tuntutan output yang harus memenuhi standar baku mutu air limbah. Sehingga diperlukan SDM yang memiliki pengetahuan, manajemen, dan kompetensi dalam unit pengolahan air limbah di perusahaan. Dimana melalui Kementrian Lingkungan Hidup perusahaan diwajibkan mempunyai personil yang bersertifikat kompetensi

Penanggungjawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL).
Melalui Bexpert Indoprima yang merupakan Lembaga Diklat Profesi yang berpengalaman akan memberikan pembekalan secara komprehensif untuk memenuhi pengetahuan dan kompetensi terkait pengolahan air limbah sehingga mampu dalam melanjutkan proses sertifikasi dengan baik dan lancar.

Setelah mengikuti pelatihan Penanggungjawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) ini diharapkan peserta mampu memenuhi kompetensi sebagai berikut :

  • Memahami karakteristik air limbah dan manajemen pengolahan air limbah
  • Mampu mengenali potensi pencemaran air limbah industri maupun air limbah domestik
  • Mengetahui dan merencanakan peluang minimisasi air limbah
  • Memahami operasional pengolahan air limbah
  • Memahami penanganan keadaan darurat terkait dengan air limbah

Materi pelatihan Penanggungjawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL)

  1. Gambaran Umum dan Evaluasi Kualitas Air Limbah
    o Karakteristik Air Limbah
    o Penentuan titik sampling air
    o Prinsip metodologi sampling
    o Pengawetan contoh uji/sampel
    o Analisa laporan hasil analisis laboratorium tentang parameter yang diujikan
  2. Penilaian Potensi Pencemaran Air Limbah
    o Identifikasi sumber air limbah
    o Identifikasi dampak pencemaran air limbah ke perairan/badan air
    o Upaya pengendalian pencemaran air
    o Pemantauan terhadap badan air atas hasil upaya pengendalian pencemaran air
  3. Minimisasi Timbulan Air Limbah
    o Peluang minimisasi air limbah
    o Menyusun program minimisasi air limbah
    o Pelaksanaan program minimisasi air limbah
  4. Pengendalian Operasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
    o Unit Proses dan Operasional IPAL
    o Evaluasi Kinerja
    o Rencana Operasional IPAL
    o Pelaporan kinerja IPAL
  5. Tanggap Darurat IPAL
    o Identifikasi keadaan darurat
    Pencegahan dan penanganan kejadian darurat terkait air limbah

Persyaratan peserta pelatihan Penanggungjawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) :

  • Pas Photo 3 x 4 sebanyak 4 Lembar
  • Fotocopy KTP dan NPWP
  • Ijazah Terakhir
  • Sertifikat Pelatihan Terkait
  • CV
  • Jobdesk
  • Surat Keterangan Kerja
  • Laporan Kerja bidang terkait
  • Minimum S-2 (Strata-Dua) Rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang operasional pengolahan air limbah, atau
  • Minimum S-2 (Strata-Dua) selain Rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang operasional pengolahan air limbah, atau
  • Minimum S-1 (Strata-Satu) Rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang operasional pengolahan air limbah, atau
  • Minimum S-1 (Strata-Satu) selain Rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang operasional pengolahan air limbah, atau
  • Minimum D-3 (Diploma-Tiga) Rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang operasional pengolahan air limbah, atau
  • D-3 (Diploma-Tiga) selain Rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun bidang operasional pengolahan air limbah, atau
  • Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan pengalaman kerja paling sedikit 7 (tujuh) tahun di bidang operasional pengolahan air limbah.
Pelatihan Sertifikasi Kompetensi PLB3

PELATIHAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PLB3

Pelatihan Sertifikasi Kompetensi PLB3 – Kemajuan teknologi mendorong dunia industri untuk mengakrabkan diri terhadap limbah B3, karena hampir seluruh aktifitas industri maupun rumah tangga pasti menghasilkan limbah.

Untuk mengelola bahan buangan industri (limbah), yang dikenal dengan bahan buangan berbahaya, setiap individu yang terlibat di dalam penanganannya memerlukan wawasan dan identifikasi yang benar terhadap bahan berbahaya tersebut.

Definisi limbah B3 berdasarkan BAPEDAL (1995) ialah setiap bahan sisa (limbah) suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) karena sifat (toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity), serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia. Namun, pada limbah B3, selain hasil akhir, cara pengelolaan juga harus memenuhi peraturan yang berlaku. Jadi, untuk berhasil mengelola limbah B3, tidak cukup hanya memenuhi baku mutu limbah B3 saja, cara mengelola seperti pencatatan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan harus juga memenuhi peraturan yang berlaku. Sekali lagi, dalam limbah B3 cara mengelola adalah suatu hal yang penting untuk diperhatikan.

Limbah B3 harus ditangani dengan perlakuan khusus mengingat bahaya dan resiko yang mungkin ditimbulkan apabila limbah ini menyebar ke lingkungan. Hal tersebut termasuk proses pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutannya. Pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan karakteristik limbah yang bersangkutan. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa kemasan limbah B3 harus memiliki kondisi yang baik, bebas dari karat dan kebocoran, serta harus dibuat dari bahan yang tidak bereaksi dengan limbah yang disimpan di dalamnya.

Mengingat adanya sejumlah bahaya yang dapat ditimbulkan dari limbah industri, maka sebagai upaya untuk meminimalkan sekaligus menghindari efek yang ditimbulkan dari sifat–sifat bahan kimia berbahaya, setiap Informasi tentang dampak yang ditimbulkan sangat perlu untuk diketahui oleh setiap tingkatan operator yang menangani. Diperlukan SDM yang memiliki wawasan dan kompetensi mumpuni pada setiap industri. Kami Bexpert Indoprima selaku Lembaga Diklat Profesi melalui pelatihan ini akan memberikan pemahaman secara komprehensif bagi personal yang bertanggung jawab dalam PLB3 sesuai dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) dan mampu mengikuti uji kompetensi skema PLB3.

Tujuan Pelatihan Sertifikasi Kompetensi PLB3

  • Peserta memahami peraturan yang berkaitan dengan dengan pengelolaan limbah B3
  • Peserta dapat mengidentifikasi karakteristik dan jenis limbah B3 yang diatur peraturan perundangan limbah B3
  • Peserta mampu mengelola limbah B3 secara tepat guna.
  • Peserta dapat memahami pengelolaan limbah B3 dan teknologi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan limbah B3
  • Peserta pelatihan mampu melakukan inventarisasi dan asessment pengurangan dan pemanfaatan limbah B3 di perusahaannya
  • Peserta pelatihan mampu menyusun rencana strategis dan program pengurangan dan pemanfaatan limbah B3 untuk perusahaannya
  • Peserta mampu mengikuti uji kompetensi terkait penentuan potensi dan karakteristik pencemaran limbah B3 hingga dinilai kompeten dan mendapatkan sertifikasi kompetensi dari BNSP.

Materi Pelatihan Sertifikasi PLB3

  1. The Nature of Hazardous Chemicals in Industries (Hazardous Properties dari Bahan Kimia Berbahaya)
  2. AMDAL, UKL & UPL
  3. Identifikasi bahan kimia berbahaya
  4. Teknologi Pengolahan (Chemical Conditioning, Solidification/ Stabilization, dan Incineration)
  5. Pembuangan Limbah B3 (Disposal)
  6. Health effects dari bahan kimia berbahaya
  7. Hazard system bahan kimia berbahaya
  8. Hazardous Chemical Management
  9. Dokumen (manifest) limbah bahan berbahaya dan beracun
  10. Penyimpanan dan Pengemasan limbah bahan berbahaya dan beracun
  11. Label dan simbol limbah bahan berbahaya dan beracun
  12. Pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun
  13. Strategies (Management for Risk Prevention)
  14. Persyaratan Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun
  15. Penimbunan dan pembuangan akhir limbah bahan berbahaya dan beracun
  16. Sistem tanggap darurat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
Sertifikasi Pencemaran Udara (POPU)

SERTIFIKASI PENCEMARAN UDARA (POPU)

Penanggungjawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (POPU) ~ Polusi udara adalah kondisi di mana kualitas udara terganggu dan tercemar oleh zat-zat yang tidak berbahaya atau berbahaya bagi kesehatan manusia. Pencemaran udara biasanya terjadi di kota-kota besar dan kawasan industri padat penduduk yang menghasilkan gas-gas yang mengandung zat-zat yang melebihi baku mutu. Perusakan atau pengurangan ruang terbuka hijau dan pepohonan di suatu kawasan juga dapat menurunkan kualitas udara di kawasan tersebut. Semakin banyak gas polusi yang dikeluarkan dari mobil dan pabrik industri, polusi udara menjadi lebih serius. Untuk itu, pelibatan pemangku kepentingan terkait sangat diperlukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan pencemaran udara yang muncul.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dilakukan oleh pemerintah, sektor daerah, dan dunia usaha dan/atau beroperasi sesuai dengan kewenangannya. wewenang, peran dan tanggung jawab masing-masing. Untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, diperlukan sumber daya manusia yang berpengetahuan, kualifikasi manajemen dan keterampilan di departemen pencemaran udara perusahaan. Melalui Kementerian Lingkungan Hidup, perusahaan wajib memiliki personel bersertifikat untuk bertanggung jawab atas pengoperasian fasilitas pengendalian pencemaran udara (POPU).

Pelatihan yang dirancang oleh Bexpert Indoprima ini memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta tentang desain sistem pengendalian polusi dan implementasinya yang dapat diterapkan pada organisasi dan lingkungannya.

Setelah mengikuti pelatihan Penanggungjawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (POPU) ini diharapkan peserta mampu memenuhi kompetensi sebagai berikut :

  • Peserta pelatihan memahami kompetensi yang harus dimiliki seorang Penanggungjawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (POPU).
  • Peserta pelatihan mampu melakukan penilaian potensi pencemaran udara yang ditimbulkan perusahaannya dan dampaknya yang mungkin terjadi.
  • Peserta pelatihan mampu melakukan perencanaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemantauan emisi sumber tidak bergerak dan udara ambien serta pembuatan laporannya

Pelatihan dan Uji Kompetensi ini akan dilaksanakan selama 3 hari, dengan cakupan materi sesuai dengan standar SKKNI, sbb;

  1. Mengoperasikan Alat Pengendali Pencemaran Udara dan Emisi
  2. Melakukan Perawatan Peralatan Pengendali Pencemaran Udara
  3. Menilai Tingkat Pencemaran Udara dan Emisi
  4. Mengidentifikasi Bahaya dalam Pengendalian Pencemaran Udara dan Emisi
  5. Melakukan Tindakan K3 Terhadap Bahaya dalam Pengendalian Pencemaran Udara dan Emisi

Untuk kelancaran dalam mengikuti proses uji kompetensi maka diharapakan para peserta pelatihan Penanggungjawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (POPU) untuk membawa persyaratan sebagai berikut;

  • Fotocopy Ijasah terakhir
  • Fotocopy identitas diri KTP
  • Surat Rekomendasi Perusahaan
  • Pas Foto Berwarna 2×3, 3×4, 4×6 masing-masing 4 lembar
  • Dokumentasi pekerjaan
  • Sertifikat pelatihan terkait
  • Pendidikan terakhir D3 Teknik / Sains dengan pengalaman paling sedikit 3 tahun pada kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara
  • Pendidikan terakhir S1, S2, dan/atau S3 teknik / sains dengan pengalaman paling sedikit 2 tahun pada kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara
Life Cycle Assessment

KEAHLIAN PENGHITUNGAN LIFE CYCLE ASSESSMENT

Life Cycle Assessment (LCA) -Kepedulian pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, telah menyebabkan organisasi atau perusahaan lebih memperhatikan potensi dampak lingkungan yang ada akibat aktivitas, produk dan jasa yang mereka miliki. Kinerja perusahaan dalam bidang lingkungan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pihak internal dan eksternal yang berkepentingan terhadap perusahaan. Untuk mencapai kinerja yang baik dalam bidang lingkungan diperlukan sebuah komitmen organisasi terhadap pendekatan yang sistimatik dan perbaikan yang terus menerus terhadap sistem manajemen lingkungan yang dimilikinya.

Pada tahun 2018 lalu, Sekretariat PROPER Ditjen PPKL KLHK telah menambahkan kriteria baru dalam penilaian PROPER. Kriteria baru tersebut adalah Penilaian Daur Hidup atau yang lebih dikenal dengan istilah Life Cycle Assesment (LCA). Penambahan kriteria ini diberlakukan setelah revisi Peraturan Menteri LH Nomor 3 Tahun 2014 tentang PROPER terbit. Salah satu kriteria penilaian yang dikembangkan oleh KLHK untuk aspek lebih dari ketaatan yaitu penerapan Penilaian Daur Hidup (LCA). Penerapan penilaian daur hidup (LCA) ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menghitung keberlanjutan penggunaan sumber daya alam, pembuangan pada lingkungan, serta mengevaluasi dan menerapkan kemungkinan perbaikan lingkungan.

Penilaian Daur Hidup Life Cycle Assessement (LCA) mengikuti kerangka perspektif SNI ISO 14040:2016 tentang Manajemen Lingkungan-Penilaian Daur Hidup-Prinsip dan Kerangka Kerja SNI ISO 14044: 2016 tentang Manajemen Lingkungan – Penilaian Daur Hidup – Persyaratan dan Panduan. Salah satu aspek Penilaian Daur Hidup dalam PROPER yaitu (1) perusahaan dapat menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan LCA; (2) perusahaan mempunyai personal yang memiliki kompetensi dan sertifikasi.

Life Cycle Assessment (LCA) dapat digunakan untuk membantu strategi bisnis perusahaan dalam membuat keputusan terkait peningkatan kualitas produk dan proses serta untuk mempelajari aspek lingkungan dari produk. Panduan dan prosedur dari Life Cycle Assessment (LCA) serta penerapannya merupakan bagian dari ISO 14040:2006 dan ISO 14044:2006 (yang diadop oleh BSN menjadi SNI ISO 14040:2016 dan SNI ISO 14044:2017). Training ini merupakan program dalam rangka pengenalan Life Cycle Assessment (introduction to Life Cycle Assessment) dan penerapannya dalam suatu studi kasus.

Fenomena dimana banyak perusahaan saat ini sudah memiliki komitmen untuk peningkatan kinerja dibidang lingkungan hidup dengan pendekatan sistem dan proses yang terstruktur, tentu menunjukkan suatu keadaan yang lebih baik. Artinya perusahaan memiliki kesadaran terhadap Perlindungan Lingkungan serta upaya meminimalisir limbah, optimalisasi penggunaan sumber yang ada di alam serta membantu mengatasi isu-isu lingkungan global. Dengan menggunakan ISO, maka akan mengurangi timbulnya perbedaan biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan karena perbedaan letak geografi.

Tujuan Pelatihan Life Cycle Asessment

Kegiatan pelatihan LCA ini dimaksudkan untuk memberikan bekal dan kecakapan kepada peserta dalam hal:

  • Meningkatkan persepsi terhadap bahaya kerusakan lingkungan hidup
  • Memahami standar yang terkait LCA dan laporan teknis telah diterbitkan dalam Organisasi Internasional
  • Menerapkan LCA dalam pengembangan strategis, pengembangan dan pemasaran produk.
  • Menerapkan metodologi LCA yang telah dikembangkan secara ekstensif selama dekade terakhir ini

Outle Materi Pelatihan Life Cycle Asessment

  • Pengetahuan Dasar Terhadap Penilaian Daur Hidup (LCA)
  • Batasan, Tujuan Penilaian, dan Ruang Lingkup Penilaian Daur Hidup (LCA)
  • Inventori Penilaian Daur Hidup
  • Penilaian Daur Hidup Menggunakan Piranti Lunak
  • Penilaian Daur Hidup Menggunakan Piranti Lunak
  • Interpretasi Hasil Penilaian Daur Hidup
  • Perencanaan Suatu Program yang Sesuai dengan Hasil Penilaian Daur Hidup (LCA)
  • Evaluasi dan Perbaikan Program Lingkungan
  • Pembuatan Laporan Penilaian Daur Hidup

Peserta Pelatihan Life Cycle Asessment

PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI
S2 rumpun ilmu sains atau teknik dengan pengalaman kerja 2 tahun pada sektor yang sama,
atauS2 selain rumpun ilmu sains atau teknik dengan pengalaman kerja 3 tahun pada sektor yang sama,atauS1 rumpun ilmu sains atau teknik dengan pengalaman kerja 5 tahun pada sektor yang sama,atauS1 selain ilmu sains atau teknik dengan pengalaman kerja 7 tahun pada sektor yang sama,atauD3 rumpun ilmu sains atau teknik dengan pengalaman 5 tahun pada sektor yang sama,atau SMK dan sederajatnya dengan pengalaman 10 tahun pada sektor yang sama,
dan Memiliki sertifikat pelatihan sesuai dengan peraturan Dirjend P.14 tahun 2018 tentang materi pelatihan Penilaian Daur Hidup untuk Proper.

PEMOHON MENGISI FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKASI YANG DILENGKAPI DENGAN BUKTI:
1. Copy Identitas (KTP)
2. Pas Foto 3×4 background merah sebanyak 2 lembar
3. Bukti yang mendukung (Fortofolio):
a. Copy ijazah terakhir
b. Copy sertifikat pelatihan
c. Daftar riwayat hidup
d. Jobsdesk
e. Surat keterangan kerja
f. Laporan kerja

Handling Food Safety
HSE

HANDLING FOOD SAFETY

Handling Food Safety – Keracunan makanan sebagai akibat penanganan dan pengawasan bahan makanan yang salah dapat menimbulkan gangguan produktifitas kerja, dengan akibat timbulnya kerugian yang tak terbayangkan bagi perusahaan.
Selain menimbulkan permasalahan kesehatan yang memakan biaya tidak sedikit, terhentinya produksi perusahaan baik karena sebagian pekerjanya sakit ataupun pekerja lain yang berhenti bekerja karena harus menolong korban, timbulnya permasalahan dari gugatan berkaitan dengan hukum dan menurunnya reputasi perusahaan, merupakan sumber kerugian lain bagi perusahaan.
Untuk mencegah terjadinya hal seperti itu, maka sudah saatnya dilaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan bagi pengawas maupun pelaksana penyaji/pengelola makanan (foodhandler) yang dalam hal ini berperan sebagai ujung tombak.

Pelatihan Handling Food Safety  ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan akan pengawasan dan penanganan makanan secara benar, dimulai dari penanganan bahan baku sampai kepada pengolahan dan penyajiannya, serta penerapan system pengawasan makanan dengan HACCP (Pengendalian Mutu Mandiri).

Adapun garis besar materi yang akan disampaikan dalam pelatihan Handling Food Safety ini adalah:

  1. Introduction to Food Safety
  2. Peraturan perundangan yang terkait: UU Nomor 23/1992 tentang Kesehatan & Kepmenkes Nomor 715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan hygiene sanitasi Jasaboga
  3. Bahan Pencemar Terhadap Makanan
  4. Penyakit bawaan makanan
  5. Prinsip Higiene Sanitasi (Sanitasi Makanan & Minuman, Higiene Perorangan, Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan
  6. Aspek Kesehatan Penjamah Makanan
  7. Proses masak memasak makanan
  8. Sistem pengawasan makanan dengan penerapan Pengendalian Mutu Mandiri / HACCP
  9. Supervisi Kantin dan Outbreak Investigation (MERP)
  10. Audiovisual : Keamanan Pangan Sistem proteksi aktif (APAR, Hidran, dll)

 

Peserta Pelatihan Handling Food Safety

Peserta pelatihan adalah Manajer HRD, Penanggung jawab HSE, Dokter / Paramedik di Perusahaan, General Services & siapa saja yang berminat

PENANGGUNGJAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR (PPPA)

PENANGGUNGJAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR (PPPA) – Setiap perusahaan industri yang menghasilkan limbah wajib memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Air limbah yang berasal dari air limbah industri diolah di waste water treatment plan (WWTP) dan air limbah domestik diolah di sewage treatment plant (STP). Output dari IPAL harus memenuhi standar baku mutu limbah cair yang diatur dalam UU no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Unit pengolahan air limbah secara teknis dan operasional memiliki sistem produksi yang kompleks dan rumit karena malibatkan karakteristik input yang fluktuatif secara kualitas maupun kuantitas. Kemudian adanya keterbatasan proses karena peralatan dan rentang fleksibilitas unit. Yang terakhir yakni adanya tuntutan output yang harus memenuhi standar baku mutu air limbah. Sehingga diperlukan SDM yang memiliki pengetahuan, manajemen, dan kompetensi dalam unit pengolahan air limbah di perusahaan. Dimana melalui Kementrian Lingkungan Hidup perusahaan diwajibkan mempunyai personil yang bersertifikat kompetensi Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA)
.
Malalui Bexpert Indoprima yang merupakan Lembaga Diklat Profesi berpengalaman akan memberikan pembekalan secara komprehensif untuk memenuhi pengetahuan dan kompetensi terkait pengendalian pencemaran air sehingga mampu dalam melanjutkan proses sertifikasi dengan baik dan lancar.

Setelah mengikuti pelatihan Penanggungjawan Pengendalian Pencemaran Air (PPPA)  diharapkan peserta mampu memenuhi kompetensi sebagai berikut :

  • Memahami karakteristik air limbah dan manajemen pengolahan air limbah
  • Mampu mengenali potensi pencemaran air limbah industri maupun air limbah domestik
  • Mengetahui dan merencanakan peluang minimisasi air limbah
  • Memahami operasional pengolahan air limbah
  • Memahami penanganan keadaan darurat terkait dengan air limbah

Materi Pelatihan Penanggungjawan Pengendalian Pencemaran Air (PPPA):

  1. Gambaran Umum dan Evaluasi Kualitas Air Limbah
  • Karakteristik Air Limbah
  • Penentuan titik sampling air
  • Prinsip metodologi sampling
  • Pengawetan contoh uji/sampel
  • Analisa laporan hasil analisis laboratorium tentang parameter yang diujikan

2. Penilaian Potensi Pencemaran Air Limbah
oIdentifikasi sumber air limbah

  • Identifikasi dampak pencemaran air limbah ke perairan/badan air
  • Upaya pengendalian pencemaran air
  • Pemantauan terhadap badan air atas hasil upaya pengendalian pencemaran air

3. Minimisasi Timbulan Air Limbah

  • Peluang minimisasi air limbah
  • Menyusun program minimisasi air limbah
  • Pelaksanaan program minimisasi air limbah

4. Pengendalian Operasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

  • Unit Proses dan Operasional IPAL
  • Evaluasi Kinerja
  • Rencana Operasional IPAL
  • Pelaporan kinerja IPAL

5. Tanggap Darurat IPAL

  • Identifikasi keadaan darurat
  • Pencegahan dan penanganan kejadian darurat terkait air limbah

Persyaratan peserta pelatihan Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Air

  1. Copy ijazah minimal S1
  2. Pas foto terbaru berwarna 3×4 , 4×6, masing-masing 4 lembar
  3. CV terbaru yang relevan bidang pengelolaan pencemaran lingkungan
  4. Pengalaman di bidang pengelolaan limbah minimal 2 (dua) tahun
  5. Surat keterangan / laporan / rekomendasi perusahaan terkait jobdesk pengerjaan pengelolaan pencemaran lingkungan
  6. Surat keterangan kesehatan
Inspektur Bejana Tekan

INSPEKTUR BEJANA TEKAN

Inspektur Bejana Tekan – Kebutuhan akan personil pemegang jabatan tenaga teknik khusus yang mempunyai kompetensi kerja standar sektor industri migas, makin dirasakan sangat kurang.

Kompetensi kerja personil ini merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh pemegang jabatan tenaga teknik khusus (TTK) untuk bidang inspektur tangki timbun.
Prosedur perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) tersebut sesuai amanat PP Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional pasal 5,6 dan 7 (diganti dengan Permenakertrans No. 8 Tahun 2012 Tatacara Penetapan SKKNI).
Mengingat kebutuhan yang mendesak, maka Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Inspektur Bejana Tekan dikumpulkan dengan menggunakan referensi Standar Kompetensi Kerja yang menggunakan Model of Occupation Skill Standard (MOSS) yang telah distandarkan oleh Badan Nasional Standardisasi (BSN) menjadi bentuk standar kompetensi kerja yang mengacu pada Regional of Model Competency Standard (RMCS).

Kegiatan Kompetensi kerja personil (sertifikasi kompetensi) sangat diperlukan bagi para teknisi, operator dan staf maintenance pada pekerjaan inspeksi bejana tekan agar mampu melakukan klasifikasi dan identifikasi bejana tekan serta mampu melaksanakan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam instalasi, pengoperasian dan perawatan bejana tekan.

Outline Materi Pelatihan  Inspektur Bejana Tekan:

  • Pengantar Sertifikasi Kompetensi Berbasis SKKNI
  • Inspeksi: Pengertian dan Aspek-aspeknya
  • Tahap-tahap Inspeksi
  • Klasifikasi Bejana Tekan
  • Bagian-bagian pada bejana Tekan
  • Keterampilan pada Pekerjaan Inspeksi Pada Bejana Tekan
  • Kompetensi Inspektor Bejana Tekan
  • Code dan Standard
  • Pemahaman Unit Kompetensi Inspektor Tangki Timbun:
  1. Melakukan Identifikasi Dokumen Perencanaan dan atau Riwayat Data Bejana Tekan
  2. Melakukan Identifikasi Bejana Tekan
  3. Menerapkan Peraturan dan Perundangan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan di Tempat Kerja
  4. Melakukan Inspeksi Bejana Tekan pada Saat Pabrikasi
  5. Melakukan Inspeksi Bejana Tekan pada Saat Reparasi
  6. Melakukan Inspeksi Bejana Tekan pada Saat Alterasi
  7. Melakukan Inspeksi Bejana Tekan pada Saat Beroperasi
  8. Melakukan Inspeksi Bejana Tekan pada Pencegahan Potensi Bahaya Kebakaran dan Ledakan pada saat tidak Beroperasi
  9. Melakukan Evaluasi Hasil Inspeksi Bejana Tekan
  10. Membuat Laporan dan Rekomendasi

Persyaratan peserta pelatihan Inspektur Bejana Tekan:

  • Fotocopy KTP sebagai WNI
  • Mengisi form Persyaratan Peserta Uji Kompetensi
  • Mengisi form unjuk kerja
  • Foto Copy ijazah terakhir
  • Foto Copy Portofolio, sertifikat kursus / pelatihan yang relevan
  • Foto Copy surat pengalaman kerja dari pimpinan perusahaan/atasan yang bersangkutan (ASLI).
  • Menyiapkan Curriculum Vitae terbaru
  • Menyiapkan sertifikat pelatihan yang pernah diperoleh sesuai bidang keahlian
  • Menyiapkan bukti-bukti contoh pekerjaan terkini serta dokumen yang mendukung jenjang kualifikasi sebagai inspektur
  • Pas Photo 2X3 dan 3X4 masing masing 4 lembar ( background Merah).

PROFESI AHLI HIGIENE MADYA (HIMA)

Higiene industri adalah ilmu dan seni dalam mempelajari dan menerapkan antisipasi, rekognisi, evaluasi dan pengendalian terhadap timbulnya risiko kerja dalam kegiatan industri, yang diakibatkan karena timbulnya bahaya yang berasal dalam proses produksi. Sehingga tenaga profesional di bidang higiene industri sangat diperlukan dan mendesak kebutuhannya, seiring dengan tumbuhnya industri yang disertai dengan penerapan teknologi yang menuntut pengendalian lingkungan kerja yang memadai.
Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib melaksanakan upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk melindungi keselamatan tenaga kerja dan sarana produksi. Untuk itu diperlukan tenaga-tenaga K3 yang profesional dan kompeten dalam mengembangkan, mengkoordinir, memfasilitasi dan melaksanakan program-program K3 dalam perusahaan.
Sehubungan dengan kebutuhan tersebut, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memberikan wewenang kepada LSP HIGIENE INDUSTRI untuk mensertifikasi bagi mereka tenaga-tenaga K3.

Adapun daftar Unit Kompetensi yang diujikan adalah :

untuk kelancaran dalam proses asessment peserta diharapkan membawa persyaratan sebagai berikut :

1.Pendidikan S1 dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun dibidangnya
2.Pendidikan D3 dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun dibidangnya
3.Pendidikan SLTA/SMA sederajat dengan pengalaman kerja minimal 10 tahun dibidangnya
4.Membawa fotocopy ijazah terakhir
5.Membawa fotocopy identitas diri KTP/Passport
6.Surat rekomendasi dari perusahaan/pimpinan
7.Surat keterangan pengalaman kerja/CV/portofolio
8.Membawa pas foto ukuran 3×4 dan 4×6 berwarna (formal dan rapi)